Gambar Ilustrasi

HANTU ORBA BANGKIT KEMBALI? 

Kritik Tajam Rencana 1 Kabupaten 1 Batalyon: Pengamat Cium Bau Arogansi Ego Sektoral dan Pembungkaman Ruang Sipil?

Oleh: Tim Jurnalis Investigatif

JAKARTA – Sebuah cetak biru militerisasi sipil berskala masif sedang dipersiapkan di balik dinding-dinding kekuasaan. Rencana perluasan satuan TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang menargetkan pembentukan hingga 750 batalyon baru sampai tahun 2029 mendadak memicu alarm bahaya di kalangan aktivis demokrasi, akademisi, dan pembela hak asasi manusia. Dengan target rata-rata 150 satuan baru per tahun demi mencakup konsep "satu kabupaten satu batalyon", manuver ini dinilai melampaui batas fungsi pertahanan negara yang semestinya.

Publik kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit: Apakah ini murni untuk pembangunan, atau sebuah upaya sistematis yang menandai kemunduran demokrasi serta kembalinya hantu Orde Baru (Orba) melalui dwifungsi militer gaya baru?

Dwifungsi Gaya Baru Berkedok 'Teritorial Pembangunan': Mempretensi Ranah Sipil

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berdalih bahwa ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan ini disiapkan untuk mendukung program Presiden, mulai dari pembangunan infrastruktur, jembatan, penyediaan air bersih, hingga penanganan bencana. Secara rinci, dari total 750 batalyon, sebanyak 593 unit merupakan Batalyon Teritorial Pembangunan, sedangkan sisanya adalah satuan bantuan tempur dan administrasi.

Namun, jika dicermati dengan pisau analisis kritis, klaim-klaim humanis ini justru memperlihatkan arogansi dan egosektoral militer yang kental.

• Menyabotase Tugas Lembaga Sipil: Mengapa urusan pembangunan jembatan, pengeboran air bersih, dan ketahanan pangan harus diserahkan kepada barisan tentara bersenjata? Bukankah Indonesia sudah memiliki Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, BNPB, dan Pemerintah Daerah yang lahir dari rahim sipil?
• Penyusupan ke Sendi Masyarakat: Pengemasan militer ke dalam fungsi pelayanan publik ini dinilai sebagai kamuflase untuk menempatkan personel bersenjata di tengah-tengah masyarakat hingga tingkat kabupaten. Langkah ini jelas mempersempit ruang gerak masyarakat sipil yang merdeka dan mandiri.

"Langkah mendudukkan tentara di tiap kabupaten dengan dalih mengurus pelayanan publik dan infrastruktur adalah pengkhianatan nyata terhadap semangat Reformasi 1998 yang dengan susah payah mengembalikan militer ke barak."

Alasan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin: Mengusik Wewenang Polri dan Mendegradasi Supremasi Hukum

Dugaan adanya motif perluasan kekuasaan militer (militerisme) semakin menguat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan argumennya di hadapan Komisi I DPR RI. Menhan secara blak-blakan menyebut bahwa kehadiran ratusan batalyon baru ini ditujukan untuk menekan angka kriminalitas, memberantas begal, dan memimpin patroli keliling.

"Sebelum ada batalyon teritorial pembangunan, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali, tapi setelah kita berada di situ membangun pangkalan, sekian persen kriminalnya hilang," ucap Sjafrie Sjamsoeddin.

Pernyataan ini langsung memicu polemik tajam:

1. Merongrong Wewenang Kepolisian (Polri): Sesuai konstitusi dan amanat reformasi, fungsi menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan kriminalitas, serta patroli keamanan wilayah adalah wewenang mutlak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bukan tentara.
2. Tumpang Tindih Fungsi Keamanan: Manuver TNI AD yang ingin ikut campur mengurusi aksi kriminalitas jalanan seperti begal mengindikasikan adanya ego sektoral yang berpotensi memicu gesekan horizontal antara aparat TNI dan Polri di lapangan.
3. Masyarakat Sipil Di bawah Bayang-Bayang Laras Panjang: Alih-alih menciptakan rasa aman yang demokratis, patroli militer di ruang-ruang publik perkampungan justru dinilai akan menciptakan iklim ketakutan, membungkam daya kritis masyarakat, dan membuat ruang sipil semakin terhimpit oleh pendekatan sekuritisasi yang berlebihan.

Suap Ekonomi dan Sentimen Sosial: Siasat Meraih Simpati Kaum Duafa?

Tidak berhenti di ranah keamanan, Menhan Sjafrie juga mencoba menggunakan narasi perputaran ekonomi dan akses kesehatan untuk meredam resistensi publik. Ia mencontohkan simulasi belanja gaji 1.000 prajurit senilai miliaran rupiah yang diklaim mampu menghidupkan warung dan kafe di tingkat desa, hingga program donor darah gratis bagi kaum duafa.

Namun, pendekatan paternalistik ini justru dikritik sebagai upaya membeli legitimasi sosial secara instan. Stabilitas ekonomi dan jaminan kesehatan nasional seharusnya diselesaikan melalui penguatan sistem jaminan sosial negara (seperti BPJS dan pemberdayaan UMKM sipil), bukan dengan menggantungkan nasib masyarakat pada belas kasihan barak-barak militer.

Sengketa Lahan dan Penolakan Terselubung di Lapangan

Meski KSAD Maruli mengklaim respons masyarakat positif, ia tidak bisa menutupi adanya hambatan serius terkait persoalan lahan di sejumlah wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pangkalan batalyon. Sengketa lahan antara militer dan rakyat lokal di berbagai daerah perbatasan menjadi bukti autentik bahwa proyek megah pembentukan 750 batalyon ini tidak berjalan semulus yang dicitrakan ke media.

Rencana pembentukan ratusan batalyon baru ini harus ditinjau ulang secara radikal. Jika dibiarkan tanpa kontrol sipil yang ketat (civilian control), struktur komando militer tingkat menengah yang berisi 300 hingga 1.000 personel di setiap kabupaten ini akan berubah menjadi mesin pengawas raksasa yang siap menggilas hak-hak demokrasi warga negara. Jangan sampai atas nama pembangunan dan dalih keamanan, supremasi sipil ditumbangkan dan tirani militer Orde Baru kembali bertahta!

{redSVG|