Gambar Ilustrasi

Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Jakarta.

BUKTI NYATA WAJAH BARU KORPS BHAYANGKARA!

JAKARTA – Pendekatan modern yang diterapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini mendapat sorotan positif. Analis Kebijakan Publik dan Sosial Politik, Nasky Putra Tandjung, secara terbuka melayangkan apresiasi tinggi kepada jajaran Mabes Polri, Polda, hingga Polres di seluruh penjuru tanah air di bawah komando Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Polri dinilai sukses menunjukkan taringnya bukan melalui tindakan represif, melainkan lewat pengawalan yang humanis, persuasif, dan komunikatif. Hasilnya, rangkaian demonstrasi dari elemen mahasiswa serta masyarakat sipil di berbagai kota besar berhasil berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif tanpa ada benturan berdarah.

Wajah Presisi yang Beradab: Pengamanan Standar Baku Tanpa Senjata Api

Apresiasi tinggi ini disampaikan langsung oleh Nasky Putra Tandjung dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/6/2026). Sosiolog yang juga dikenal sebagai Founder Nasky Milenial Center itu menegaskan, instruksi tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal massa aksi tanpa menggunakan senjata api adalah sebuah lompatan besar dalam merawat iklim demokrasi di Indonesia.

"Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami menyatakan apresiasi atas pola dan strategi pengawalan serta pengamanan institusi kepolisian di berbagai wilayah Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam melayani aksi unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di sejumlah kota besar yang relatif berlangsung aman, tertib, dan kondusif," ujar Nasky Putra Tandjung.

Nasky menambahkan bahwa langkah maju yang diperlihatkan Korps Bhayangkara ini membuktikan bahwa negara tetap menghormati hak konstitusional mahasiswa sebagai warga negara.

"Apresiasi tinggi layak diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya atas penerapan pendekatan humanis, persuasif, dan tanpa senjata api dalam mengawal berbagai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Ini menunjukkan wajah Polri yang lebih humanis, profesional, sesuai dengan ketentuan hukum, dan menghormati hak mahasiswa yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya," lanjut Ketua Indonesia Youth Epicentrum tersebut.

Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Umum

Sebagai alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, Nasky mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta UU Nomor 9 Tahun 1998. Kendati demikian, ia menekankan hak tersebut bukan tanpa batas dan harus dibarengi dengan tanggung jawab moral untuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, pola pengamanan tanpa kekerasan (non-violent policing) yang diperagakan Polri saat ini dinilai layak menjadi role model atau standar baku bagi seluruh personel kepolisian di lapangan.

Konstruksi Harmoni Demokrasi Menurut Nasky Putra Tandjung:

1. Sisi Konstitusi : Menjamin hak kritik & protes mahasiswa untuk memperkaya informasi pembuat kebijakan.

2. Sisi Operasional: Langkah proaktif & komunikatif aparat sukses meminimalkan potensi gesekan di lapangan.

3. Sisi Pelayanan   : Pengaturan lalu lintas situasional oleh Polantas jitu urai macet demi pengguna jalan lain.

Penulis buku Polri Presisi ini menggarisbawahi bahwa kehadiran Polri yang humanis sangat krusial dalam meredam tensi sosial-politik nasional, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga demi keberlangsungan program pemerintah.

"Pendekatan humanis bukan hanya strategi pengamanan, tetapi juga wujud komitmen Polri dalam merawat nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang menghargai kritik. Kami berharap konsistensi Polri dalam hal ini dapat memperkuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," urai Nasky.

Seruan Persatuan: Stop Provokasi yang Mencederai Demokrasi

Menutup pernyataannya, Nasky Putra Tandjung mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari tokoh masyarakat, elite politik, hingga para pegiat media sosial—untuk tidak melempar narasi provokatif yang dapat menyulut api perpecahan di ruang publik. Kematangan sebuah bangsa diuji dari bagaimana perbedaan pandangan dikelola secara beradab.

"Demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. Segala tindakan provokatif hanya akan merugikan masyarakat luas dan mencederai demokrasi itu sendiri. Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada," pungkas Nasky dengan tegas.

{redSVG}