Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso (kanan}

Perbatasan RI Dalam Bahaya? DPR RI Desak Penguatan Imigrasi: Jalur Tikus Jadi Pintu Masuk Narkoba dan TPPO!

JAKARTA – Kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia kini menjadi sorotan tajam di gedung parlemen. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengeluarkan peringatan keras mengenai kondisi pengawasan keimigrasian di garis depan nusantara. Ia menegaskan bahwa tanpa perhatian serius, titik-titik lemah di perbatasan bisa menjadi "karpet merah" bagi kejahatan internasional.

Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui fungsi pengawasan DPR untuk memastikan setiap jengkal tanah air terlindungi dari ancaman luar.

Darurat Jalur Tikus: Ancaman Narkotika dan Perdagangan Orang

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat, Komisi XIII menemukan fakta lapangan yang mengkhawatirkan. Panjangnya garis perbatasan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pengawasan menjadi celah bagi sindikat kriminal.

"Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman serius jika pengawasan tidak optimal. Kita bicara soal potensi masuknya narkotika, Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," tegas Dewi Asmara, Senin (13/4/2026).

Faktor Geografis dan Infrastruktur: Tantangan Nyata Petugas Lapangan

Dewi menyoroti bahwa keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) membuat petugas di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) bekerja di bawah tekanan tinggi. Dari 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada, akses transportasi dan jaringan internet yang buruk masih menjadi kendala utama operasional.

"Transportasi yang sulit berdampak langsung pada efektivitas petugas. Kita butuh infrastruktur yang mumpuni, termasuk jaringan internet yang stabil agar sistem pengawasan digital bisa berjalan maksimal," tambahnya.

Komisi XIII DPR RI: Jangan Sampai Warga Perbatasan Merasa Terpinggirkan

Pemerintah didesak untuk segera melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemenuhan kebutuhan dasar di PLBN seluruh Indonesia. DPR berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat agar tidak ada disparitas pelayanan di wilayah perbatasan.

Bagi Komisi XIII, penguatan imigrasi bukan sekadar soal administrasi, melainkan harga diri bangsa dan perlindungan terhadap warga negara yang tinggal di garda terdepan. "Mereka adalah bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama. Jangan sampai mereka merasa terpinggirkan," ujar Dewi.

Kunjungan Spesifik ke Kalbar: Awal Transformasi Pengawasan

Kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pontianak pada Kamis (9/4) lalu menjadi bukti keseriusan legislator dalam memetakan masalah. Data dari Kalimantan Barat ini akan menjadi acuan nasional untuk membenahi sistem pengawasan di wilayah perbatasan lainnya, mulai dari Papua hingga Kepulauan Riau.

{RAMBE}