Gambar Ilustrasi

Bukan Tanggal Berdirinya Polri! Ini Alasan Unik Kenapa 1 Juli Diperingati Sebagai Hari Bhayangkara. 

BANYAK YANG SALAH KAPRAH!

JAKARTA – Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati momentum sakral Hari Bhayangkara, yang jamak dikenal sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, tahukah Anda sejarah berdarah-darah dan perjuangan panjang di balik runtunan garis waktu lahirnya institusi pelindung masyarakat ini?

Eksistensi Korps Bhayangkara tidak lahir begitu saja dari ruang hampa. Di balik ketangguhan Polri Presisi di tahun 2026 ini, terdapat metamorfosis hebat yang melintasi lima era krusial: mulai dari taktik politik kolonial, pembentukan pasukan legendaris Kerajaan Majapahit, hingga reformasi total pemisahan dari militer. Berikut adalah ulasan investigatif historis lengkap mengenai asal-usul Hari Bhayangkara!

Asal-usul Nama Bhayangkara: Pasukan Super Elite Penjaga Nyali Raja

Istilah Bhayangkara yang kini melekat erat sebagai identitas Polri sejatinya memuat nilai filosofis pertahanan yang sangat luhur. Nama ini diambil dari nama pasukan keamanan super elite bentukan Patih Gadjah Mada pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit.

Kala itu, Pasukan Bhayangkara bertugas utama mengawal keselamatan raja, menjaga benteng kerajaan, dan memastikan stabilitas keamanan domestik. Karakter pasukan yang loyal, disiplin, berwibawa, dan tak kenal takut inilah yang diadaptasi menjadi ruh kepolisian modern Indonesia.

Runtunan Garis Waktu: Metamorfosis Polri dari Era ke Era

1. Masa Kolonial & Penjajahan Jepang: Pecah Kongsi Wilayah

Cikal bakal kepolisian modern di tanah air sebetulnya mulai dirintis oleh pemerintah Hindia Belanda pada rentang tahun 1897 hingga 1920. Namun, ketika Jepang merebut kekuasaan, Korps Kepolisian justru dipecat-pecah secara geopolitik menjadi empat episentrum:

• Kepolisian Jawa dan Madura (Berpusat di Jakarta)
• Kepolisian Sumatera (Berpusat di Bukittinggi)
• Kepolisian Indonesia Timur (Berpusat di Makassar)
• Kepolisian Kalimantan (Berpusat di Banjarmasin)

Berbeda dengan Belanda yang menutup rapat jabatan strategis bagi kaum pribumi, Jepang mengizinkan putra-putra terbaik bangsa memimpin kepolisian, meski kendali kekuasaan mutlak tetap dipegang oleh penjajah.

2. Pasca-Kemerdekaan: Lahirnya Maklumat Bersejarah 1 Juli 1946

Hanya berselang dua hari setelah proklamasi, tepatnya 19 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) pertama.

Pada awalnya, kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Djawatan Kepolisian Negara) untuk urusan administrasi, sedangkan operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Titik Balik Sejarah: Pada 1 Juli 1946, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946. Lewat aturan ini, Djawatan Kepolisian Negara dilepas dari Kemendagri dan ditarik menjadi institusi mandiri yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Momentum penyatuan korps kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara.

Garis Waktu Perubahan Struktur Institusi Kepolisian RI:

-------------------------------------------------------------------------

• 29 Sep 1945 : R.S. Soekanto dilantik sebagai KKN (Di bawah Kemendagri).

• 01 Jul 1946 : Terbit PP No. 11/1946, Polri Mandiri langsung di bawah Presiden (Hari Bhayangkara).

• 26 Ags 1959 : Struktur diubah menjadi Departemen Kepolisian dipimpin Menteri Muda Kepolisian.

• 05 Okt 1959 : Polri diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

• 01 Jul 1969 : Sebutan Pemimpin Resmi diubah menjadi "Kapolri".

• 01 Apr 1999 : Reformasi Besar! Polri Resmi Pisah dari Militer (ABRI).

-------------------------------------------------------------------------

3. Era Orde Lama & Orde Baru: Dinamika di Bawah Payung ABRI

Melalui Surat Edaran Menteri Pertama Nomor 1/MP/RI/1959, jabatan KKN dinaikkan statusnya menjadi Menteri Muda Kepolisian. Dinamika politik memuncak saat Presiden Soekarno menyatukan Polri bersama TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara ke dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Oktober 1959.

Memasuki era Orde Baru, pasca-peristiwa kelam G30S/PKI, integrasi di tubuh ABRI diperketat di bawah Departemen Hankam yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Penyeragaman ini sempat menghambat laju perkembangan fungsi kultural Polri yang sejatinya didesain sebagai penegak hukum sipil, bukan angkatan perang. Baru pada 1 Juli 1969, nomenklatur pucuk pimpinan resmi diganti menjadi Kepala Kepolisian Negara RI dengan singkatan Kapolri.

4. Era Reformasi: Langkah Berani Kembali ke Khittah Sipil

Sejarah baru tercipta seiring bergulirnya angin Reformasi. Guna menghapus pendekatan represif ala Orde Baru, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang menetapkan pemisahan Polri dari militer (ABRI) secara resmi per 1 April 1999.

Langkah berani ini diambil demi mengubah orientasi Polri total menjadi institusi penegak hukum yang akuntabel, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta berfokus penuh pada pelayanan dan perlindungan masyarakat sipil.

Kini, menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Juli 2026, kilas balik sejarah ini menjadi pengingat kokoh bagi seluruh jajaran Korps Baju Cokelat untuk terus menjaga amanah luhur Pasukan Bhayangkara: setia mengabdi demi kedaulatan hukum dan keamanan rakyat Indonesia.

{redSVG}